Cheat Sheet PPN Pasal 16D

PPN Pasal 16D – Langsung saja, kali ini Excelku mencoba untuk membuat sebuah cheat sheet sederhana dalam rangka menentukan apakah suatu penyerahan dikenakan PPN atau tidak. Penyerahan yang bagaimana? yaitu penyerahan yang sesuai dengan kriteria pasal 16D UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010.

Cheat Sheet PPN Pasal 16D

Dengan cheat sheet gambaran umum tentang suatu topik bahasan diharapkan dapat ditangkap lebih cepat sehingga lebih mudah dipahami. Langsung saja, ini dia cheat sheet PPN Pasal 16D yang dibuat oleh Excelku. Semoga dapat membantu dalam memahami PPN pasal 16D.

PPN Pasal 16D Penyerahan BKP berupa Aktiva

Dalam ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa PPN tidak dikenakan hanya apabila memenuhi kriteria pasal 9 ayat (8) huruf b dan c. Lain itu maka dikenakan PPN (masih dalam konteks Pasal 16D).

Kurang pas rasanya bila hanya berupa cheat sheet tanpa membahas pasal 16D itu sendiri. Excelku akan bahas mulai dengan bunyi dan penjelasan dari pasal tersebut.

Bunyi Pasal 16D UU (PPN) No. 42 Tahun 2009

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan: 

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak. 

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaran bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pokok Bahasan Pasal 16D

Berdasarkan bunyi pasal 16D tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur tentang dikenakan atau tidaknya PPN atas suatu penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh suatu Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketika syarat (1) barang yang diserahkan adalah BKP, (2) BKP yang diserahkan adalah berupa aktiva, dan (3) BKP tersebut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, (4) dan penyerahan tersebut dilakukan oleh PKP… terpenuhi semuanya maka disaat inilah Pasal 16D menentukan ada atau tidaknya pengenaan PPN atas transaksi tersebut. Diilustrasikan sebagai berikut:

PPN Pasal 16D

Terminologi

Beberapa artian yang harus dipahami dengan benar dalam penafsiran pasal 16D:

  1. Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak?
  2. Apakah yang dimaksud dengan Penyerahan Barang Kena Pajak?
  3. Apakah yang dimaksud dengan Aktiva?
  4. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak?

Dan tulisan ini tulisan ini disusun dengan mengasumsikan bahwa pembaca telah memahaminya dengan benar sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 16D.

Perbandingan batasan Pasal 16D lama dan terbaru

Dalam Pasal 16D terbaru yang mulai berlaku sejak 1 April 2010 mengatur batasan tentang suatu penyerahan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 16D) dikenakan PPN atau tidaknya. Berikut adalah perbandingan batasan pengenaan PPN dalam konteks Pasal 16D lama (UU No. 11 Tahun 1994) dengan Pasal 16D terbaru (UU No. 42 Tahun 2009).

Pasal 16D lama

Dikenakan PPN apabila PPN yang dibayar saat perolehannya dapat dikreditkan atau ketika dalam kasus faktur pajak perolehannya tidak memenuhi syarat administratif.

Selain itu maka tidak dikenakan PPN.

Pasal 16D terbaru

Tidak Dikenakan PPN apabila PPN yang dibayar saat perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf C.

Selain itu maka dikenakan PPN.

Prinsip Umum PM dan PK

Menurut Excelku ada prinsip umum dalam dunia PM dan PK di PPN yaitu bahwa bila dalam suatu siklus ada PM yang dapat dikreditkan (menurut UU PPN) maka seharusnyalah ada PK-nya (ketika terjadi suatu penyerahan kepada pihak lain). Perlu digaris bawahi bahwa penggunaan kata umum disini dikarenakan masih ada hal-hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan atau dapat sebagai pengecualian.

Dalam bahasan pasal 16D ini sebagai contoh: pasal 16D lama yaitu apabila faktur pajak perolehannya tidak memenuhi syarat administratif sesuai pasal 13 ayat 5 UU PPN (baca: PM tidak dapat dikreditkan) namun tetap dikenakan PPN (membuat Faktur Pajak artinya ada Pajak Keluaran).

Dan pada pasal 16D terbaru (UU No. 42 Tahun 2009) pengecualian terhadap prinsip umum tersebut dapat dilihat pada pasal 9 ayat (8) selain huruf b dan huruf c.

Bunyi pasal 9 ayat (8) huruf b 

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bunyi pasal 9 ayat (8) huruf c

Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

Station Wagon?

Issue yang sering dijadikan topik diskusi pasal 16D salah satunya adalah mengenai kriteria suatu kendaraan dapat dikategorikan sebagai Station Wagon. Seringnya yang dipertanyakan adalah apakah toyota kijang masuk dalam kategori station wagon.

Untuk menjawab issue ini S – 1499/PJ.54/2000 biasanya dijadikan sebagai rujukan dalam diskusi maupun putusan pengadilan pajak. Dalam surat direktur jenderal pajak tersebut ditegaskan bahwa kijang minibus dipersamakan sebagai kendaraan Van. Mengingat bahwa van adalah kategori tersendiri berbeda dengan station wagon (UU No. 11 Tahun 1994), maka Excelku menyimpulkan bahwa kijang minibus bukanlah station wagon.

Penutup

Demikianlah tentang Cheat Sheet PPN Pasal 16D yang dapat admin Excelku.com sampaikan. Setiap orang mempunyai perspektif tersendiri dalam penafsiran suatu peraturan perpajakan, oleh karena itu bila ada opini yang berbeda Excelku sangat terbuka menerimanya. Salam pajak dan sukses selalu untuk anda.

 

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan – Setiap perusahaan dapat menyajikan dan mengungkapkan berbagai elemen yang ada laporan keuangan dengan gayanya sendiri sepanjang disusun mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Namun bagi anda mahasiswa akuntansi atau auditor yang bekerja pada suatu Kantor Akuntan Publik pastikan anda tidak melewatkan sebuah ilustrasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh PwC Indonesia ini. Continue reading

Penjelasan Rumus Singkat Menghitung PPh Pasal 21

Pada postingan sebelumnya tentang Rumus Excel PPh pasal 21 ada yang menanyakan bagaimana penjelasan mengenai rumus =MAX(({5;15;25;30}%*A5)-{0;5000000;30000000;55000000}). Sel A5 merupakan nilai PKP yang sudah dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Ditanyakan darimana asalnya sehingga didapatkan nilai 5juta, 3ojuta dan 55juta. Continue reading

Memahami Analisa Current Ratio Atas Laporan Keuangan

Ingin tahu bagaimana mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun kedepan? Salah satu cara cepat yang biasa digunakan adalah dengan melakukan analisa terhadap berbagai angka yang ada pada laporan keuangan. Artikel ini bagi anda yang ingin mengetahui lebih jauh tidak hanya berhenti pada rumus penghitungan saja. Continue reading

8 Rumus Excel PPh pasal 21 (Tarif Pajak Progresif Pasal 17)

Cara menghitung PPh pasal 21 atas suatu Penghasilan Kenapa Pajak dengan Rumus Excel – Apakah anda sedang mencari Rumus Excel untuk menghitung PPh 21 atas suatu Penghasilan Kena Pajak? ataukah sedang mencari rumus alternatif lain dengan algoritma yang berbeda? Excelku kali ini akan berbagi beragam varian Rumus Excel yang dapat memudahkan anda dalam menghitung Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengambil dari tumpukan rumus excel yang pernah admin buat di waktu lampau dan dengan sedikit modifikasi agar lebih mudah dibaca inilah 8 varian Rumus Excel tersebut.  Continue reading

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Melalui e-Filing

Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi semakin mudah dengan e-Filing.  Bagi anda orang pribadi yang pelaporan SPT Tahunannya menggunakan Form 1770 SS maupun 1770 S maka dapat memanfaatkan jalur e-Filing ini. Dengan e-Filing maka pengisian maupun penyampaian SPT menjadi lebih mudah, cepat, dan hemat. Dengan e-Filing penyampaian SPT dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Continue reading

Cara Cari Kurs Pajak Hari Ini Terupdate Langsung Dari Sheet Microsoft Excel!

Kurs KMK atau Kurs Pajak Hari Ini Terupdate Langsung Dari Sheet Excel Anda –  Kurs Pajak atau biasa juga disebut dengan sebutan Kurs KMK (karena dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Keuangan) adalah merupakan nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan Pajak Penghasilan. Kurs Pajak mingguan sejak 17 Oktober 2012 mengalami perubahan periodisasi yaitu penetapan kurs baru dilakukan pada setiap hari Rabu. Biasanya dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut ditentukan sebanyak 25 mata uang asing. Namun dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum , maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Continue reading